Jakarta – Prasasti Center for Policy Studies menilai langkah pemerintah menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sejak 1 April 2026 patut diapresiasi, namun kebijakan itu disebut tidak akan mudah dipertahankan jika lonjakan harga minyak dunia berlanjut hingga akhir tahun.
Dalam laporan yang dikutip dari Detik pada Jumat (3/4/2026), Policy and Program Director Prasasti Center for Policy Studies Piter Abdullah mengatakan keputusan menahan harga BBM sementara waktu memang penting untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan harga energi global.
“Apabila kenaikan harga minyak berlangsung hingga akhir tahun, akan semakin sulit menahan harga BBM tidak naik. Oleh karena itu masyarakat dan pelaku bisnis perlu memahami bahwa penyesuaian harga energi dalam kondisi tertentu merupakan bagian dari respons kebijakan yang wajar, selama diikuti dengan kompensasi yang tepat sasaran,” ujar Piter dalam keterangan tertulis.
Menurut Piter, tantangan pemerintah akan semakin berat bila harga minyak terus bergerak jauh di atas asumsi APBN 2026. Saat ini, harga minyak telah melampaui asumsi fiskal yang dipatok di kisaran US$ 70 per barel, sementara harga pasar disebut sudah berada pada rentang US$ 90 hingga US$ 100 per barel.
Ia juga mengingatkan bahwa tekanan ekonomi tidak hanya datang dari sisi energi. Kombinasi kenaikan harga energi, pelemahan nilai tukar rupiah, dan tekanan fiskal dinilai perlu diantisipasi serius karena berpotensi memengaruhi stabilitas sistem keuangan nasional.
“Dalam kondisi seperti ini, koordinasi melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menjadi krusial. Dunia usaha dan pelaku pasar tentu menunggu sinyal kebijakan dari otoritas seperti Bank Indonesia, OJK, serta Kementerian Keuangan mengenai arah stabilitas sistem keuangan ke depan,” kata Piter.
Di sisi lain, Prasasti juga menyoroti dampak jangka menengah terhadap pertumbuhan ekonomi. Board of Experts Prasasti yang juga mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Halim Alamsyah, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa melambat jika harga minyak tinggi bertahan dalam waktu lama.
“Dalam skenario harga minyak tinggi yang berkepanjangan, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga berpotensi melambat. Kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi dapat turun ke kisaran 4,7-4,9 persen, di bawah rata-rata pertumbuhan sekitar 5 persen dalam beberapa tahun terakhir,” jelas Halim.
Tak hanya itu, risiko terhadap postur APBN juga disebut membesar. Dalam skenario harga minyak menyentuh sekitar US$ 100 per barel dan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp 17.000 per dolar AS, defisit fiskal Indonesia diperkirakan dapat melewati ambang batas yang selama ini dijaga pemerintah.
“Kami memperkirakan defisit fiskal berpotensi melebar ke kisaran 3,3-3,5% dari PDB, melampaui batas defisit 3% yang selama ini dijaga pemerintah,” ujar Halim.
Prasasti menilai, jika tekanan harga energi global terus berlanjut, pemerintah perlu menyiapkan skenario penyesuaian yang terukur. Dengan demikian, kebijakan energi tetap bisa menjaga keseimbangan antara perlindungan daya beli masyarakat dan keberlanjutan fiskal negara.
