Selain menetapkan batas akhir pelayanan RS Dr. Sobirin, dalam keputusan tersebut juga diatur bahwa segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan pengalihan ini akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Rawas tahun 2023. Keputusan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perubahan ini dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan beban tambahan bagi masyarakat.
Sementara pemerintah Kabupaten Musi Rawas bersiap untuk mengalihkan pelayanan dari RS Dr. Sobirin ke RSUD Pangeran M. Amin pada 1 Desember 2023, ratusan pegawai honor di RS Dr. Sobirin menghadapi ancaman Pemutusan Hak Kerja (PHK) massal. Keputusan ini telah menimbulkan kekhawatiran bagi para pegawai yang telah memberikan kontribusi besar selama puluhan tahun.
Salah satu pegawai honor RS Dr. Sobirin, SL, yang telah bekerja di rumah sakit tersebut selama puluhan tahun, mengungkapkan kekhawatirannya. Meskipun honor yang diterimanya relatif kecil, sekitar Rp1 juta per bulan, SL bersikeras bahwa dia telah memberikan pelayanan dengan penuh dedikasi selama bertahun-tahun.
“Sudah ada keluar surat edaran dari Bupati yang menyatakan bahwa mulai 30 November 2023, RS Dr. Sobirin tidak lagi boleh menerima pelayanan,” ungkapnya. “Semua pegawai honor akan dirumahkan, dan kami tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah kami akan diperkerjakan lagi atau tidak, yang pasti saat ini kami harus dirumahkan,” tambahnya dilangsir dari Linggau Pos.
Seiring dengan keputusan pengalihan pelayanan dari RS Dr. Sobirin ke RSUD Pangeran M. Amin yang akan berlaku mulai 1 Desember 2023, para pegawai Rumah sakit dihadapkan pada ketidakpastian masa depan. Mereka mengungkapkan rasa kebingungan menghadapi situasi ini, karena keputusan tersebut merupakan kebijakan Pemerintah Daerah yang mereka tidak memiliki kendali atasnya.
