Blokir Sertifikat Tanah Sengketa, Ini Syarat dan Cara Mengajukannya
Jakarta – Blokir sertifikat tanah menjadi salah satu langkah hukum yang dapat ditempuh pemilik lahan ketika muncul sengketa atau persoalan hukum terkait kepemilikan tanah. Upaya ini dilakukan untuk mencegah aset dialihkan atau dipindahtangankan selama proses penyelesaian perkara masih berlangsung.
Dilansir dari detik, blokir sertifikat tanah merupakan permohonan resmi yang diajukan ke kantor pertanahan guna menghentikan sementara proses administrasi maupun hukum terhadap suatu bidang tanah. Dengan adanya blokir, tanah tidak dapat dijual, dialihkan, ataupun diproses lebih lanjut hingga persoalan yang melatarbelakanginya diselesaikan.
Langkah ini umumnya dilakukan dalam berbagai kasus, seperti sengketa kepemilikan, konflik warisan, hingga perkara hukum yang sedang ditangani aparat penegak hukum. Tujuan utamanya adalah menjaga status kepemilikan tanah agar tetap aman selama proses penyelesaian berlangsung.
Dalam praktiknya, pengajuan blokir sertifikat tanah dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun oleh individu yang memiliki hubungan hukum dengan tanah tersebut. Namun, setiap pengajuan harus memenuhi sejumlah persyaratan administrasi sebelum diproses oleh kantor pertanahan.
Persyaratan Permohonan Blokir Sertifikat Tanah
Berdasarkan infografis Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka yang dikutip detik, terdapat beberapa syarat yang perlu dipenuhi saat mengajukan permohonan blokir.
1. Formulir Permohonan
Pemohon harus mengisi formulir yang memuat pernyataan persetujuan bahwa pemblokiran bersifat sementara. Blokir akan dihapus setelah jangka waktu tertentu berakhir atau setelah persoalan hukum selesai.
2. Fotokopi Identitas Pemohon
Bagi pemohon perorangan, perlu melampirkan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga. Apabila pengajuan dilakukan melalui kuasa, maka wajib disertakan surat kuasa asli dari pemohon.
3. Fotokopi Akta Pendirian Badan Hukum
Jika permohonan diajukan oleh badan hukum, maka harus menyertakan fotokopi akta pendirian sebagai bukti legalitas organisasi atau perusahaan.
4. Keterangan Tanah
Pemohon perlu melampirkan data lengkap terkait tanah yang akan diblokir, seperti nama pemegang hak, jenis hak atas tanah, nomor hak, luas tanah, serta lokasi bidang tanah.
5. Bukti Pembayaran PNBP
Pengajuan blokir sertifikat tanah juga harus dilengkapi dengan bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan pelayanan pertanahan.
6. Bukti Hubungan Hukum dengan Tanah
Pemohon wajib menunjukkan hubungan hukum dengan tanah yang dimaksud, misalnya sebagai pemilik, ahli waris, pihak yang bersengketa, atau pihak lain yang memiliki kepentingan hukum.
Selain diajukan oleh masyarakat atau badan hukum, blokir sertifikat tanah juga dapat dimohonkan oleh aparat penegak hukum. Dalam kondisi tersebut, permohonan harus dilengkapi dengan surat perintah penyidikan serta surat permintaan pemblokiran dari instansi terkait yang menjelaskan alasan pemblokiran dan identitas tanah secara rinci.
Dengan adanya mekanisme blokir sertifikat tanah, pemilik atau pihak yang berkepentingan dapat melindungi asetnya dari potensi pengalihan selama sengketa berlangsung, sehingga hak atas tanah tetap terjaga hingga masalah hukum diselesaikan.
