Jakarta – Pemerintah resmi memperbolehkan kenaikan harga tiket pesawat domestik di kisaran 9 hingga 13 persen, dengan skema subsidi untuk menjaga lonjakan tarif tetap terkendali.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan kebijakan tersebut disertai sejumlah langkah intervensi, salah satunya Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 11 persen untuk tiket kelas ekonomi.
“Untuk menjaga kenaikan tiket domestik di kisaran 9-13 persen, langkah pertama PPN DTP 11 persen untuk angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (6/4/2026), dikutip dari detikcom.
Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp 1,3 triliun per bulan untuk mendukung kebijakan tersebut. Program ini akan berlangsung selama dua bulan dengan total anggaran mencapai Rp 2,6 triliun.
Selain subsidi, pemerintah juga menyesuaikan komponen biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge. Tarifnya kini diseragamkan menjadi 38 persen, baik untuk pesawat jet maupun baling-baling.
Airlangga menjelaskan, sebelumnya tarif fuel surcharge untuk pesawat jet berada di angka 10 persen dan propeller 25 persen. Dengan penyesuaian ini, kenaikan untuk jet mencapai sekitar 28 persen, sementara propeller naik sekitar 13 persen.
Di sisi lain, pemerintah memberikan insentif berupa bea masuk nol persen untuk suku cadang pesawat. Kebijakan ini diharapkan dapat menekan biaya operasional maskapai sekaligus meningkatkan daya saing industri perawatan pesawat atau maintenance, repair, and overhaul (MRO).
“Diharapkan bisa menurunkan biaya operasional maskapai. Tahun lalu biaya masuk spare parts sekitar Rp 500 miliar,” kata Airlangga.
Langkah ini diambil pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan industri penerbangan dan daya beli masyarakat, di tengah tekanan kenaikan biaya operasional maskapai.
