Jakarta – BRIN tengah menyiapkan dua satelit baru bernama Nusantara Earth Observation (NEO-1) dan Nusantara Equatorial IoT (NEI) yang ditargetkan meluncur pada awal 2027. Langkah itu menjadi bagian dari upaya Indonesia memperkuat kemandirian teknologi antariksa setelah puluhan tahun masih bergantung pada produksi satelit luar negeri.
Kepala BRIN Arif Satria mengatakan Indonesia memang memiliki sejarah panjang dalam industri satelit, termasuk menjadi negara pertama di Asia yang mengoperasikan satelit telekomunikasi geostasioner pada 1976. Namun hingga kini, belum ada satelit geostasioner nasional yang diproduksi sepenuhnya di dalam negeri.
“Dalam teknologi, kedaulatan bukan sekadar kepemilikan. Kedaulatan adalah penguasaan,” ujar Arif dalam Asia Pacific Satellite Conference 2026 di Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Menurut dia, Indonesia saat ini mengoperasikan enam satelit geostasioner, tetapi seluruhnya masih dibuat di luar negeri. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan Indonesia masih berada pada tahap menengah dalam penguasaan teknologi antariksa global.
Arif merujuk konsep “Space Technology Ladder” yang diperkenalkan Profesor MIT Danielle Wood. Konsep itu menggambarkan tahapan kemampuan negara dalam teknologi antariksa, mulai dari kepemilikan satelit hingga kemampuan memproduksi dan meluncurkan satelit secara mandiri.
“Dengan ukuran itu, Indonesia masih berada di tahap menengah, bahkan setelah hampir lima dekade memasuki era antariksa,” katanya.
Meski begitu, Arif menilai Indonesia telah memiliki fondasi penting dalam pengembangan teknologi satelit nasional. Ia mencontohkan sejumlah pencapaian seperti satelit LAPAN-A1/TubSAT pada 2007, LAPAN-A2/ORARI pada 2015, hingga LAPAN-A3/LAPAN-IPB pada 2016.
Selain itu, Indonesia juga meluncurkan Surya Satellite-1 pada 2022 melalui kolaborasi Surya University dan BRIN. Satelit tersebut dimanfaatkan untuk komunikasi amatir, mitigasi bencana, serta pemantauan jarak jauh.
“Ini bukan sekadar catatan kaki, tetapi fondasi,” ujar Arif.
Ia menjelaskan, dua satelit baru yang kini disiapkan BRIN akan difokuskan untuk kebutuhan observasi bumi, pemantauan wilayah maritim, dan layanan Internet of Things di kawasan kepulauan Indonesia.
Di sisi lain, Arif mengakui tantangan terbesar Indonesia masih terletak pada lemahnya ekosistem industri satelit nasional. Minimnya investasi swasta dan kolaborasi industri dinilai membuat Indonesia belum memiliki rantai industri manufaktur satelit yang utuh.
Pemerintah, lanjut dia, telah menyiapkan sejumlah regulasi untuk memperkuat sektor antariksa nasional, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Akuisisi Teknologi Antariksa, aturan pengelolaan spaceport, hingga KBLI 2025 yang mulai memasukkan industri satelit dan peluncuran sebagai sektor usaha resmi.
Selain itu, Indonesia juga tengah mempersiapkan pembangunan spaceport di Pulau Biak yang diproyeksikan menjadi pusat peluncuran satelit regional.
Menurut Arif, seluruh langkah tersebut menjadi bagian dari visi Indonesia 2045 untuk membangun ekonomi antariksa nasional yang mampu memperkuat kedaulatan teknologi sekaligus menciptakan lapangan kerja bernilai tinggi.
“Pilihan Indonesia dalam lima tahun ke depan akan menentukan apakah kita hanya menjadi peserta ekonomi antariksa atau justru ikut mendefinisikannya,” pungkasnya.
