Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia dari 4,82 persen menjadi 4,76 persen per Februari-Maret 2025. Namun, meskipun TPT menurun, fakta menunjukkan jumlah pengangguran tetap mengalami peningkatan, seiring dengan adanya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Perhitungan TPT oleh BPS didasarkan pada proporsi jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Namun, masih ada data yang menunjukkan peningkatan jumlah pengangguran, meskipun TPT secara persentase menurun. Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Qisha Quarina, SE, menyatakan bahwa penurunan TPT yang dilaporkan BPS bukan berarti menunjukkan kondisi pasar tenaga kerja yang membaik.
“Meskipun data menunjukkan tingkat pengangguran terbuka menurun, jumlah pengangguran secara absolut justru mengalami peningkatan,” ungkap Qisha, yang dikutip dari laman resmi UGM pada Jumat (8/8/2025).
Qisha menambahkan bahwa perhitungan yang digembar-gemborkan pemerintah, yakni pengangguran yang dalam proses mencari pekerjaan, tidak memberikan gambaran yang utuh. “Kondisi ini bisa menimbulkan kesan yang menyesatkan, seolah-olah pengangguran menurun dan pasar kerja membaik,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa masalah ketenagakerjaan nasional tidak hanya soal ada atau tidaknya pekerjaan, tetapi juga soal pekerjaan yang layak. “Pekerjaan yang layak adalah isu penting yang patut menjadi perhatian bersama,” kata Qisha, yang juga menjabat sebagai Koordinator Bidang Kajian Microeconomics Dashboard (Micdash) FEB UGM.
Menurut laporan dari Trading Economics, Indonesia memiliki angka pengangguran tertinggi di Asia Tenggara, dengan tingkat pengangguran mencapai 4,7 persen pada Februari 2025. Angka ini masih lebih tinggi dari negara tetangga, seperti Brunei (4,7 persen) dan Malaysia (3 persen). Filipina, yang memiliki jumlah penduduk mendekati Indonesia, mencatatkan angka pengangguran sebesar 3,7 persen.
Urutan Negara dengan Pengangguran Tertinggi di Asia Tenggara
- Indonesia – 4,76% (Februari-Maret 2025)
- Brunei – 4,7% (Desember 2024)
- Filipina – 3,7% (Juni 2025)
- Myanmar – 3% (Desember 2024)
- Malaysia – 3% (Mei 2025)
- Vietnam – 2,24% (Juni 2025)
- Singapura – 2,1% (Juni 2025)
- Timor Leste – 1,6% (Desember 2024)
- Laos – 1,2% (Desember 2024)
- Thailand – 0,89% (Maret 2025)
- Kamboja – 0,27% (Desember 2024)
