JAKARTA – Tagar #KaburAjaDulu viral, tagar tersebut tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial sebagai bentuk kritik terhadap kesenjangan sosial di Indonesia. Sementara itu, di sisi lain, pemerintah tengah berusaha keras meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata.
Pariwisata Indonesia Tumbuh Pesat
Menteri Pariwisata (Menpar), Widiyanti Putri Wardhana, dalam laporan 100 hari kerja kepada Presiden Prabowo Subianto, mengungkapkan bahwa jumlah wisatawan, baik domestik maupun internasional, mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada tahun 2024 mencapai 13,9 juta, meningkat 19,05% dibandingkan tahun sebelumnya.
Hal serupa juga terjadi pada wisatawan nusantara (wisnus), yang mencatatkan 1,021 miliar perjalanan, naik 21,7% dari tahun sebelumnya.
Sebagai bagian dari strategi mendatangkan wisatawan asing, pemerintah memberikan bebas visa bagi 13 negara serta visa on arrival untuk 97 negara. Selain itu, diterapkan golden visa, yang memungkinkan warga asing menetap lebih lama untuk berinvestasi. Kemenpar juga menargetkan 14,6 – 16 juta kunjungan wisman pada 2025.
Kesenjangan Sosial di Balik Pesatnya Pariwisata
Meski sektor pariwisata berkembang pesat, tidak semua lapisan masyarakat merasakan dampak positifnya. Contohnya di Bali, di mana dominasi turis asing semakin kentara. Kawasan Canggu bahkan dijuluki “Moscow Baru” karena banyaknya warga Rusia yang tinggal dan berbisnis di sana. Selain itu, keberadaan Parq Ubud yang dihuni mayoritas oleh WNA Rusia menimbulkan kontroversi, termasuk dugaan pelanggaran aturan terkait alih fungsi lahan pertanian.
Ironisnya, di tengah sorotan terhadap ketimpangan ini, tagar #KaburAjaDulu viral sebagai respons atas realitas sosial ekonomi di dalam negeri. Tagar ini memicu diskusi terkait keinginan sebagian masyarakat untuk mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri.
Peringatan Pemerintah terhadap Tren Tagar #KaburAjaDulu Viral
Menanggapi fenomena ini, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengingatkan agar masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri melakukannya dengan prosedur yang benar.
Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Judha Nugraha menekankan bahwa banyak WNI yang bekerja di luar negeri melalui jalur ilegal, menyebabkan 67.297 kasus pelanggaran keimigrasian sepanjang tahun lalu.
Judha menegaskan pentingnya migrasi yang aman, mudah, dan legal. Masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri harus memiliki visa kerja, kontrak kerja yang sah, serta mengetahui kredibilitas perusahaan untuk menghindari tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penipuan online scamming.
Dua Realitas yang Berlawanan
Sementara pemerintah terus menggenjot sektor pariwisata dengan mendatangkan lebih banyak wisatawan asing, sebagian masyarakat justru merasa kurang mendapat manfaat ekonomi yang setimpal. Ketimpangan inilah yang memicu keinginan untuk “kabur” ke luar negeri, meskipun dengan risiko besar.
Apakah pertumbuhan pariwisata bisa memberikan manfaat yang lebih merata bagi seluruh rakyat Indonesia? Atau kesenjangan ini akan semakin memperlebar jurang antara warga lokal dan ekspatriat di destinasi wisata utama?
